PENYELESAIAN SENGKETA OVERLAPPING MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Overlapping (tumpang tindih) merupakan perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya. Dalam meminimalisir peningkatan kasus overlapping (tumpang tindih) diperlukan langkah yang tepat baik dari Kantor pertanahan maupun pemilik bidang tanah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa overlapping melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan beserta faktor-faktor yang menghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui fakta yang sebenarnya di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan serta analisis data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian selama tahun 2020-2021 ditemukan 3 (tiga) kasus sengketa overlapping (tumpang tindih) di Kabupaten Bantul yang penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi. Pada saat dilaksanakannya proses mediasi tidak semuanya berjalan lancar tetapi terdapat hambatan dari para pihak yang bersengketa. Dari ketiga kasus overlapping yang diselesaikan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul hanya 2 (dua) kasus yang selesai dan 1 (satu) kasus gagal karena para pihak tidak kooperatif untuk mengukti prosedur mediasi.