ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKIT TINGGI NOMOR 15/PDT.SUS-BPSK/2019/PNBKT TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR : (08/P/2018/BPSK.BKT)

Masalah yang sering terjadi dari perlindungan konsumen itu yaitu adanya kasus-kasus sengketa antara konsumen dan produsen contohnya yaitu kasus sengketa BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (Studi putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bkt. Tentang pembatalan putusan BPSK Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa Pengadilan Negeri Bukit Tinggi membatalkan Putusan BPSK dan apa akibat hukum dari pembatalan Putusan BPSK bagi para pihak. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus Hasil dari penelitian ini yaitu sengketa tentang pembatalan putusan BPSK Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT. BPSK tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus suatu masalah perjanjian pembiayaan Al-Murabahah dan dengan jaminan fiducia, karena hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu pengajuan gugatan yang diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mana didalam kasus sengketa tersebut di menangkan oleh pemohon keberatan yakni PT. Astra Sedaya Finance selaku pihak pemohon keberatan memeriksa permohonan sengketa Nomor: 08/P/2018/BPSK.BKT. dan Akibat hukum dari adanya pembatalan suatu putusan melalui BPSK terhadap para pihak yang bersengketa, maka akibatnya putusan arbitrase dari para majelis BPSK tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.