IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Skripsi ini berjudul "Implementasi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Di Bandar Lampung". Industrialisasi telah memunculkan berbagai produk sekunder berupa buangan limbah industri kedalam sungai, tanah dan udara sehingga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Limbah industri merupakan salah satu bahan pencemaran yang berbahaya, karena dapat menimbulkan berbagai penyakit terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Perumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimanakah Implementasi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair dalam menanggulangi pencemaran sungai.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data adalah deskriptif kualitatif.

Dalam mengatasi pencemaran sungai, Gubernur propinsi lampung mengeluarkan Surat keputusan yang berisi tentang pengendalian pencemaran air pada perairan umum dan tentang limbah cair yang masuk ke badan air pada perairan umum melalui penetapan Baku Mutu Limbah Cair menurut jenis kegiatan sumber limbah masing-masing dan disebutkan juga tentang debit maksimum dan kadar maksimum yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan berdasarkan parameter kualitas limbah warna dan kekeruhan. Dengan adanya tolak ukur tersebut maka dapat dilakukan penyusunan dan penetapan kegiatan penanggulangan pencemaran sungai. Berdasarkan hasil analisa penulis, Implementasi kebijakan tersebut belum terlaksana secara maksimal terbukti masih adanya pencemaran sungai, karena dari pihak industri belum memperhatikan daya dukung lingkungan. Penetapan baku mutu limbah yang ada masih mengangkat pada ketentuan yang kondisi lingkungannya tidak sesuai dengan penetapan parameter baku mutu dan ini mengakibatkan terjadinya pencemaran karena overload dari limbah industri.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran untuk pemerintah daerah dan sebagai pembuat kebijakan seharusnya lebih teliti dalam membuat suatu perencanaan kebijakan yang dilakukan lebih berwawasan lingkungan. Selain itu pengawasan yang dilakukan terhadap pembuangan limbah industri hams diperketat.