SIKAP POLITIK DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA TERHADAP KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA TAHUN 2007

Judul skripsi ini adalah “Sikap Politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2007”. Penelitian ini dilatar belakangi karena munculnya perdebatan mengenai status keistimewaan di Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta selama ini menganggap satatus Keistimewaan Yogyakarta sebagai barang sakral yang haram untuk dibahas. Adapun perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sikap Politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap Keistimewaan Yogyakarta Taun 2007”. Bedasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap politik Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta terhadap Keistimewaan Yogyakarta Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan teknik penggumpulan data yang diambil adalah dokumentasi dan interview atau wawancara. Teknik analisis data adalah kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai sikap politik PKS terhadap keistimewaan Yogyakarta,didapat bahwa Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Sedangkan Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Keistimewaan Daerah Yogyakarta Meliputi tiga hal, diantaranya: Pertama, keistimewaan dalam bidang Politik dan Pemerintahan; Kedua, keistimewaan dalam bidang Pertanahan; dan yang Ketiga, keistimewaan dalam bidang Sosial dan Budaya. Keistimewaan Yogyakarta dalam bidang politik dan pemerintahan, PKS berharap terjadinya pemisahan antara kekuasaan institusi tradisional dan institusi modern. Hak-hak istimewa (previlege) Sultan dan Pakualam diantaranya: hak politik, budget, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan harus ditegaskan dan dilindungi oleh undang-undang. Karena itulah keberadaan Kesultanan dan Puro Pakualaman seyogyanya lebih tinggi dari gubernur serta dipisahkan dari birokrasi pemerintahan modern agar nilai-nilai keluhuran dan kewibawaannya terhindar dari intervensi politik jangka pendek. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa PKS menyadari untuk menuju sejarah baru Yogyakarta yang Istimewa, Religius, Demokratis dan Sejahtera tidak mungkin dilakukan seketika, karena perlu ada berbagai persiapan yang harus dilakukan. PKS mengusulkan pada periode 2008- 2013, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX agar berkenan memimpin kembali Yogyakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam periode ini, Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, serta melakukan pelaksanaan UU Keistimewaan dan persiapan pelaksanaan demokrasi yang seutuhnya dengan agenda utama pemilihan gubernur (Pilgub).