Davinia Farah Salwahanan (2020) PELAYANAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS UPTD BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL DIY TAHUN 2017-2019. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (524kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (155kB)
Bab I.pdf
Download (346kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (683kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (371kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (171kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (167kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (816kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Dana Desa di Kecamatan Johan Pahlawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Dana Desa di Kecamatan Johan Pahlawan terutama pada Gampong Leuhan, Gampong Padang Seurahet, dan Gampong Blang Beurandang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya 2 (dua) indikator kebijakan, yaitu penyaluran dana bantuan pemberdayaan dari perangkat gampong kepada masyarakat sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan, serta sumber daya manusia dan anggarannya sudah memadai sehingga respon dari masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana desa. Namun didalam pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2017 masih terdapat 4 (empat) kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat gampong kurang memahami terhadap standar, tujuan dan mekanisme serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antara agen pelaksana pemberdayaan ekonomi pada tahun 2017 dengan pemerintahan gampong yang sekarang, kemudian pembinaan dan pengawasan yang tidak dilakukan secara menyeluruh oleh pelaksana dan proses verifikasi tidak maksimal.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 14 Oct 2021 03:09 |
Last Modified: | 22 Oct 2021 01:42 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/260 |