JARING ASPIRASI MELALUI RESESDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014-2015 (STUDI PADA DAERAH PILIHAN 4 KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

Salah satu sarana bertemunya anggota DPRD denga konstituen untuk menjaring aspirasi adalah melalu kegiatan reses berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 merupakan dari masa persidangan dan dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur menjadi sorotan bagi masyarakat. Mekanisme reses yang jarang sekali di publikasi menyebabkan terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, proses pelaksanaan reses serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. sehingga masyarakat tidak merasakan hasil realisasi dari kegiatan yang bersifat pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses, mekanisme serta hasil jaring aspirasi yang dilakukan melalui reses dan faktor-faktor yang mempengaruhi jaring aspirasi dalam reses itu sendiri. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang bersifat analisis terhadap suatu gejala atau fenomena yang kemudian disinkronkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dokumentasi dan data hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Analisi Interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, proses keberlangsungan kegiatan reses dimulai dari masa persiapan yang terdiri dari rapat pimpinan beserta badan musyawarah pada masa awal jabatan untuk menyepakati jadwal kegiatan reses dalam satu tahun kemudian penjelasan oleh ketua DPRD terkait proses pelaksanaan dan penjelasan administratif oleh sekretaris dewan. Masa pelaksanaan reses terdapat berbagai variasi dikarenakan tidak adanya aturan baku dari DPRD sendiri. Pada pelaporan hasil reses, dilaporkan oleh DPRD secara tertulis dan dilaporkan pada rapat internal fraksi kemudian menjadi pandangan umum fraksi dan ide-ide pokok pikiran DPRD yang akan dilaporkan pada sidang paripurna. Strategi fraksi untuk memperjuangkan aspirasi dilakukan dengan lobi-lobi ke Bupati, SKPD dan sesama fraksi lain. hal ini dilakukan karena tidak ada titik temu pada permusyawarahan yang dilakukan oleh DPRD untuk memasukkan hasil aspirasi tersebut dalam rancangan KUA dan PPAS.
Faktor yang mempengaruhi reses adalah mandat yang dipegang oleh DPRD serta akuntabilitasnya pada masyarakat yang terwakili. Sebagai wakil maka mestinya mempertanggung jawabkan aspirasi yang diwakili. Selain sebagai mandat kegiatan reses menjadi kepentingan politik bagi anggota DPRD Lombok timur karna bisa mendekatkan diri dan memberikan kepercayaan pada masyarakat. Namun karena jarangnya realisi hasil reses, masyarakat akhirnya menganggap sebagi formalitas belaka sehingga pada pelaksanaan reses masyarakat terkadang memilih untuk tidak hadir sehingga mempengaruhi minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses.