PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA (STUDI KASUS: DESA BENDUNGAN DAN DESA NGESTIHARJO KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,
dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan
Sistem Merit dan dalam Pasal | Nomor 22 sistem merit didefinisikan sebagai
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kejelasan kualifikasi dan
standar kompetensi. Hal itulah yang melandasi diterapkankannya Sistem Merit
dalam Proses pengisian perangkat desa. Pengisian perangkat desa di Kabupaten
Kulon Progo di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Pengisian Perangkat Desa. Pada tahun 2016 pengisian
perangkat desa yang dilakukkan di Desa Bendungan dan N¢gestiharjo sudah sesuai
dan mengacu pada Peraturan Derah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015.
Meskipun sudah sesuai tetapi realitasnya masih ada permasalahan yang dihadapi.
Sebagai contoh di Desa Bendungan dalam hal proses standar kompetensi masih
kurang transparan untuk hasil ujian pengisian perangkat desa yang akan dijadikan
bahan penelitian dan kurangnya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat
desa setelah calon yang lolos seleksi tersebut menjabat.

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif dengan
melakukan penelitian terhadap kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi dalam
proses pengisian perangkat desa serta peningkatan pendayagunaan SDM dan
kepuasan kerja baik dalam Pemerintah Desa ataupun masyarakat Desa Bendungan
dan Desa Ngestiharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa kejelasan kualifikasi dan
standar kompetensi di Desa Ngestiharjo sudah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Desa, transparansi terhadap hasil ujian perangkat desa yang akan
digunakan sebagai bahan penelitian pun sudah dilakukkan. Begitu juga dengan
peningkatan pendayagunaan SDM dan tingkat kepuasan sudah tercipta dan
terpenuhi. Sedangkan, Desa Bendungan dalam kualifikasi dan standar kompetensi
dan tingkat kepuasan terhadap masyarakat masih kurang. Hal ini berdasarkan
penelitian yang dilakukan bahwa pada kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi
masih kurang transparan terkait hasil ujian dan materi ujian pada pelaksanaan
pengisian perangkat desa yang akan digunakan bahan penelitian dan kurangnya
tingkat kepuasan masyarakat karena belum mampu menyelesaikan permasalahan
mendasar yang ada di Desa Bendungan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa
kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi serta peningkatan pendayagunaan
SDM dan kepuasan kerja di Desa ngestiharjo sudah dilakukan dengan baik.
Sementara, di Desa Bendungan kejelasan kualifikasi, standar kompetensi dan
kepuasan kerja belum terlaksana dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan kerangka
teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Sistem Merit, Pengisian Perangkat Desa