PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP (KONTRAK) YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI YOGYAKARTA

<p><span xss=removed>Bidang ketenagakerjaan kerap menjadi tumpuan pada sektor pembangunan nasional. Apabila kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia pada sektor ketenagakerjaan mengalami penurunan, maka akan berdampak pada berjalannya pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia selalu berupaya dalam mensejahterakan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pada penerapannya, pekerja memiliki andil serta kontribusi yang besar sebagai pelaku serta tujuan pembangunan. Apalagi pada masa pandemiCovid-19 ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia terutama di Provinsi Yogyakarta. Hal tersebut mengakibatkan banyak permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan salah satunya yaitu pemutusan hubungan kerja pada masa kontrak yang dialami oleh pekerja tidak tetap di Yogyakarta. Metode yang digunakan penulis dalam menulis karya ilmiah ini yaitu normatif empiris, dimana metode yang digunakan berfungsi untuk melihat bekerjanya aspek hukum perlindungan terhadap pekerja tidak tetap (kontrak) yang mengalami pemutusan hubungan kerja apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan analisa pekerja tidak tetap yang mengalami pemutusan hubungan kerja wajib diberikan hak-haknya selama bekerja sampai berakhirnya masa kontrak, dan pekerja tidak tetap dapat melakukan upaya hukum apabila hak-haknya tersebut tidak dipenuhi oleh pengusaha dan perusahaan.</span></p>