PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19

<p>Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan sebanyak 1.710 pekerja terkena pemutusan pekerja yang dilakukan oleh 37 perusahaan. Dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja tersebut banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yaitu pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja tidak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan upaya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja untuk mewujudukan kesejahteraan pekerja yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. suatu peraturan dapat berjalan baik apabila terdapat lembaga/instansi yang melakukan pengawasan dan penegakan agar suatu peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor yang menghambat peran dinas tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis peran Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja telah berjalan maksimal namun perlu melakukan perbaikan dalam perlindungan pekerja dengan meningkatkan pengawasan dan menjamin pekerja bebas dari intervensi dan intimidasi pengusaha saat terjadi perselisihan PHK.</p>